Petisi Soetarjo Dan Perjuangan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Serta Kebijakan Keras Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Posted on

Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan non-kooperatif jelas tidak mendapat jalan, sementara gerakan kooperatif mendapat persetujuan pemerintah Hindia Belanda.

Petisi Soetarjo

petisi soetarjo

Upaya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan masih ada celah dari kebijakan kolonial yang dijalankan di Indonesia, yaitu perjuangan lewat Dewan Rakyat (Volksraad). Partai-partai politik masih ada kesempatan untuk melakukan aksi bersama sehingga muncullah dengan apa yang disebut Petisi Soetarjo pada tanggal 15 Juli 1936. Soetarjo mengajukan usul pada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan Konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik yang berupa otonomi, meskipun masih ada dalam batas Pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Petisi juga ditandatangani I. J. Kasimo, Ratulangi, DatukTumenggung, dan Kwo KwatTiong dapatdipandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Namun, berbagai k pihak memberikan kritik bahwa petisi tersebut sama halnya dengan meminta-minta untuk dikasihani, lain pihak memandang petisi tersebut dapat mengurangi perjuangan otonomi yang dilakukan pihak lain. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu dini.

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan ’’Indonesia Berparlemen”

gapi

Berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dilatarbelakangi adanya penolakan Petisi Soetardjo dan gentingnya situasi internasional menjelang pecahnya Perang Dunia II. GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kerja sama partai- partai. GAPI dibentuk oleh M.H. Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Partai-partai yang

tergabung dalam GAPI, antara lain Gerindo, Parindra, Pasundan, Persatuan Mipahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katholik (PPK). Gapi menuntut hak uhtuk rneneritukan nasib dan pemerintahan sendiri. Pada kongres yang pertama tanggal 4 Juli 1939 GAP! menuntut Indonesia berparlemen.

Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI. Untuk menjawabnya pemerintah hanya membentuk Komisi Visman. Akan tetapi pelaksanaan Komisi ini sangat mengecewakan karena dari hasil yang dicapai komisi itu adalah hanya kewiginan orang-orang Indonesia di mana masih tetap-dalam ikatan dengan kerajaan Beland’a;

Kebijakan Keras Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

kebijakan keras

Pada masa pemerintahan van Limburg Stirum (1916-1921 )terjadi berbagai pemborOnfekah yang dilancarkan para petani, seperti di Jambi (1916), Pasar Rebo (1916), Cimareme (1918), dan Toli Toli (1920). Pemberontakan para petani tersebut ternyata mendapat dukungan dari berbagai organisasi, seperti CSI dan PFB (Personel Fabriek Bond). Gubernur Jenderal van Limburg Stirum cukup bijaksana mencermati persoalan yang terjadi. la berjanji akan’mengadakan perubahan pada sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda dan juga kekuasaan Dewan Rakyat sehingga mampu meredam gejolak masyarakat.

Pengganti van Limburg Stirum adalah Gubernur Jenderal Dirk Fock yang bersikap otokratis dan mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang. Pada masaDirck Fork timbul pemogokan seperti di Pegadaian Yogyakarta (Januari 1922) dan -dklawatan Kereta Api (Mei 1923). Pemerintah mengambil tindakantegas atas kejatiianlefsebut. Hak mengadakan rapat dicabut, kota Yogyakarta diduduki polisi, dan ribuan bunah dipecat Pada tahun 1926, Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akibat dari kejadian tersebut adalah dimulailah periode penindasan pada organisasi pergerakan di Indonesia. Kenyataan yang terjadi, makin kuat radikalisme pergerakan makin represif dan reaksioner. pula tindakan yang diambil,pleh pemgrintah kolonial Hindia Belanda.

Tindakan demokratis dan permisif terhadap pergerakan diperlihatkan oleh de Graeff (1926-1931) pengganti Dirk Fock. Namun, tindakan itu berubah keras terhadap orgapisasi pergerakan Indonesia terjadi pada pemerintahan deJonge (1931 -1936) yang menggantikan De Graeff. Pada saat de Jonge berkuasa Hindia Belanda sedang terkena krisis ekOnomi dunia. Tidak berfungsinya perbankan, pabrik-pabrik, atau industri menyebabkan terjadinya pemecatan buruh besar-besaran. Dampaknya pengangguran besar-besaran pun terjadi dan eksploitasi terhadap Indonesia makin memberatkan. Hal ini memicu kaum pergerakan semakin intensif melakukan koordinasi.

Dalam bidang politik, pemerintah kolonial juga melakukan kebijakan yang sangat reaksioner terhadap dunia pergerakan nasional. Terutama Gubernur Jenderal de Jonge yang saat itu bertindak tegas dan keras terhadap kaum pergerakan. Dia memberlakukan pengawasan ketat terhadap rapat-rapatumum, melakukan penangkapan dan pemenjaraan terhadap sejumlah aktivis hingga melarang kegiatan pers. Seakan pergerakan nasional telah mati suri pada masa krisis ekonomi.

Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang Petisi Soetarjo Dan Perjuangan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Serta Kebijakan Keras Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Semoga postingan ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan sumber literatur untuk mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.


Baca postingan selanjutnya:

Gagasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta Aktivitas Organisasi Pergerakan

Penjelasan Lengkap Perkembangan Organisasi Pergerakan Nasional

Penjelasan Lengkap Keragaman Ideologi Dan Munculnya Nasionalisme Di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Masa Abad Ke-19 Dan Abad Ke-20

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Bangsa Indonesia

Dampak-Dampak Kebijakan Pemerintah Penduduk Jepang Di Indonesia